Jum’at 14 Januari 2022 telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) yang diselanggarakan oleh Bappeda Kabupaten luwu timur guna mendiskusikan kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan daerah luwu timur. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang rapat Banggar DPRD Kabupaten Luwu Timur, Malili.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD luwu timur dimana juga bertugas sebagai moderator, Kepala Bappeda Luwu timur yang dimana sebagai penginisiasi acara ini agar terlaksana dan juga menyampaikan materi tentang rumusan draft ranwal RKPD tahun 2023, Kepala BPS Luwu Timur yang diundang sebagai narasumber untuk memberikan gambaran umum analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, para anggota DPRD untuk memberikan masukan-masukan dan juga kepala organisasi perangkat daerah sebagai unit yang terlibat langsung terhadap bidangnya masing-masing.
Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran yang cemerlang guna mengatasi permasalahan-permasalahan strategis yang ada di luwu timur, pada acara ini kepala BPS Luwu Timur menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait perekonomian yang ada di luwu timur, dari sisi PDRB share terbesar terdapat dari 2 sektor yaitu sektor pertambangan dan pertanian dimana dari 2 sektor ini saja sudah menyumbang share PDRB hampir 70% maka untuk perencanaan kedepannya sektor ini perlu pengerjaan lebih matang terutama di sektor pertanian karena sebagian besar masyarakat luwu timur bekerja dibidang pertanian, dan juga pada sektor pertambangan pemerintah daerah kurang memiliki wewenang karena sebagian besar yang mengurus pada pertambangan ini adalah pusat. Dari sektor lain juga harus terus diprioritaskan pengelolaan anggarannya, contohnya pada sektor pariwisata.
Kepala Bappeda juga menyampaikan materi tentang rumusan draft ranwal RKPD pada tahun 2022 dengan mengangkat tema “Akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan infrastuktur daerah, dan pemenuhan layanan dasar” yang dimana terdapat 6 Prioritas anggaran yaitu :
1. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan
2. Pemanuhan prasarana dan sarana sektor pertanian dan pariwisata
3. Penguatan infrastuktur dalam mendukung sektor pertanian dan pariwisata
4. Peningkatan investasi dan peluang usaha yang berdaya saing
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif
6. Menjaga toleransi umat beragama dan kelestarian nilai budaya